Badan Pusat Statistik Kota Bontang (bps6474)

Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta

2009-04-20T11:11:00.002+08:00

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) merupakan perguruan tinggi kedinasan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). STIS yang berdiri sejak 1958, kembali memanggil para pemuda dan pemudi Indonesia terbaik lulusan sekolah lanjutan tingkat atas yang memiliki motivasi tinggi untuk dididik menjadi ahli statistik.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan program D-IV, STIS memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berfungsi untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang statistik dan komputasi statistik dengan mendidik kader yang memiliki kemampuan akademik/profesional.

...

Para mahasiswa/mahasiswi akan belajar pada jurusan: Statistika (Ekonomi dan Sosial Kependudukan dan Komputasi Statistik. Jurusan Statistika menghasilkan tenaga ahli statistik ekonomi serta tenaga ahli statistik sosial kependudukan. Sedangkan jurusan Komputasi Statistik menghasilkan tenaga ahli komputasi statistik dan sistem informasi.

Untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, kurikulum pendidikan di STIS dirancang sesuai perkembangan ilmu ekonomi, kependudukan, sosial, manajemen dan teknologi informasi. Proses dan metode pembelajaran ditekankan pada pengembangan keterampilan di bidang statistik dan komputasi statistik dan diasuh oleh pengajar lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri dengan jenjang S2 dan S3.

Dengan demikain lulusan STIS diharapkan menjadi tenaga yang mampu merencanakan dan melaksanakan penelitian, melakukan analisis di bidang sosial-ekonomi, serta merencanakan dan mengembangkan sistem informasi.

Selama kuliah mahasiswa mendapat tunjangan Ikatan Dinas sesuai aturan pemerintah yang berlaku. Sementara itu, lulusan STIS mendapat gelar Sarjana Sains Terapan (S.S.T.).
Prospek Lulusan

Lulusan STIS langsung diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan III A pada Badan Pusat Statistik dan ditempatkan di lingkungan BPS seluruh Indonesia sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota serta mampu melakukan kegiatan berbagai survey statistik di lapangan.
Syarat dan Ketentuan Pendaftaran

Syarat dan ketentuan pendaftaran bisa klik disini.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2008

2009-04-08T15:23:00.003+08:00

Untuk mendapatkan gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat dan perkembangan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Bontang dari waktu ke waktu, maka Badan Pusat Statistik Kota Bontang bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang menerbitkan publikasi Indikator kesejahteraan rakyat Kota Bontang Tahun 2008.
...

Penyajian ini juga bertujuan untuk melengkapi data statistik khususnya dibidang kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pengambilan kebijakan bagi pemerintah Kota Bontang di bidang kependudukan.
Indikator kesejahteraan rakyat Tahun 2008 menyajikan data kuantitatif baik berupa data primer maupun sekunder yang meliputi data penduduk, pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, perumahan dan pengeluaran rumah tangga. Namun tidak semua indikator kesejahteraan dapat disajikan karena adanya keterbatasan data dan luasnya indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk file publikasinya silakan download disini

Sekilas Sensus Penduduk 2010

2009-03-31T13:54:00.003+08:00

Indonesia kini sedang mempersiapkan sensus penduduk modern yang keenam yang akan diselenggarakan pada tahun 2010. Sensus-sensus penduduk sebelumnya diselenggarakan pada tahun-tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan 2000.

...

Menurut Sensus Penduduk 2000, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 205.1 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara ke-empat terbesar setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Sekitar 121 juta atau 60.1 persen di antaranya tinggal di pulau Jawa, pulau yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 103 jiwa per kilometer per segi. Penduduk Indonesia tahun 2010 diperkirakan sekitar 234.2 juta.
Dalam Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang akan datang diperkirakan akan dicacah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar 65 juta rumahtangga. Untuk keperluan pencacahan ini akan dipekerjakan sekitar 600 ribu pencacah yang diharapkan berasal dari wilayah setempat sehingga mengenali wilayah kerjanya secara baik. Pencacah dilatih secara intensif selama tiga hari sebelum diterjunkan ke lapangan.

Putusan Sidang PN :Menolak semua gugatan yang diajukan oleh SRMI

2009-03-20T09:42:00.003+08:00

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada keputusannya (Kamis, 19 Februari
2009) menolak semua gugatan yang diajukan oleh Serikat Rakyat Miskin Indonesia
(SRMI) bahkan penggugat dihukum untuk mengganti seluruh ongkos perkara.
...
Kamis, 19 Februari 2009 merupakan hari penting bagi BPS. Keputusan PN Jakpus atas
gugatan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) tentang penentuan kriteria keluarga
miskin yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia c.q Presiden RI c.q Kepala Badan
Pusat Statistik, Rusman Heriawan, dibacakan dalam sidang yang telah berlangsung
untuk yang ke dua belas kalinya.
Tim Varia Statistik (VS) ikut meliput jalannya persidangan tersebut. BPS diwakili oleh
kuasa hukum BPS, Nanang Triono Basuki, Melly Melianasari, dan Nenny Rianarizkiwati
(berhalangan hadir karena sedang mengikuti Diklatpim). Dua puluh staf Biro Humas dan
Hukum serta Subject Matter turut serta menghadiri jalannya persidangan
Pada saat persidangan dimulai, duduk di bangku penggugat adalah Habiburokhman
(pengacara SRMI) dan Marlo Sitompul (Ketua SRMI), sedangkan di bangku tergugat
duduk Pengacara BPS: Nanang dan Melly. Ruang sidang dipadati oleh anggota SRMI
yang sebagian memakai seragam kuning-merah bertuliskan SRMI. Sebagian besar dari
mereka adalah ibu-ibu paruh baya yang mengaku miskin tapi sibuk ber-handphone ria
seri terbaru sebelum sidang dimulai.
Diawali dengan menyebutkan Perkara No. 311 hakim Ketua mulai membacakan berkas
perkara. Pokok masalah dalam persidangan adalah adanya keberatan dari pihak SRMI
terhadap penentuan 14 (empat belas) Kriteria Rumah Tangga Miskin yang di buat oleh
BPS. Kriteria tersebut digunakan sebagai dasar pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi
rumah tangga miskin.
Mereka menganggap penentuan 14 kriteria tersebut tidak mewakili rumah tangga miskin
yang ada di Indonesia khususnya Jakarta, sehingga banyak warga miskin yang tidak
terdata. Menurut mereka, seolah-olah jumlah rumah tangga miskin menurun, padahal
dalam kenyataannya orang miskin di Indonesia bertambah jumlahnya mencapai 70 juta.
Inilah yang membuat mereka beranggapan data yang di keluarkan BPS tidak akurat.
SRMI mengusulkan penggantian 14 kriteria kemiskinan dengan 5 (lima) kriteria versi
SRMI (Makanan, Pakaian, Tempat Tinggal, Pendidikan, dan Kesehatan).
Selama pembacaan putusan sidang kurang lebih 45 menit, jalannya persidangan relatif
tenang meskipun dengan kondisi yang berdesakan oleh pengunjung persidangan. Massa
SRMI mulai mencium gelagat yang kurang menguntungkan ketika Hakim mulai
membacakan pertimbangan-pertimbangan dari saksi ahli dan majelis hakim, sehingga
ruang sidang yang berukuran kurang dari 50 m2 menjadi terasa panas.
Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Makmun Masduki, dengan anggota Agoeng Raharjo
dan H. Lexsy Mamanto menganggap bahwa BPS tidak dapat disalahkan, karena
BPS hanya sebagai pelaksana dalam menyediakan data kemiskinan yang dilakukan
melalui survei-survei ke pelosok-pelosok di seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan
kelurahan, RT, dan RW. Pengadaan survei serupa juga dilakukan di negara lain seperti
Meksiko, Brazil, dan Afrika Selatan. Hakim kembali menegaskan BPS benar dalam
melaksanakan tugasnya. Data yang dikeluarkan BPS cukup akurat untuk menentukan
rumah tangga miskin penerima BLT. BPS kemudian dinyatakan: memenangi perkara.

Pendataan Usaha Tani 2009 (PUT09)

2008-12-17T10:02:00.006+08:00

Dalam rangka peningkatan produksi komoditi pertanian diperlukan dukungan sarana dan prasarana produksi yang memadai termasuk dukungan kebijakan Pemerintah terhadap rumah tangga tani, diperlukan data mengenai keberadaan rumah tangga tani yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Badan Pusat Statistik akan melaksankan pendataan usaha tani 2009 (PUT09) untuk tanaman padi dan atau jagung, kedelai, tebu (PJKT) pada Februari 2009.

Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Statistik
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat
Statistik (BPS)
4. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Struktur Organisasi BPS

Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan kegiatan PUT09 adalah untuk menyediakan data
base rumah tangga usaha tani padi, jagung kedelai, dan tebu (RTUT-PJKT) yang
lengkap, akurat, dan mutakhir.
2. Dengan tersedianya database RTUT-PJKT diharapkan
formulasi berbagai kebijakan pemerintah dibidang pangan menjadi lebih tepat
sasaran.

Pelaksanaan Kegiatan
Pencacahan rumah tangga usaha tani padi, jagung, kedelai, dan tebu dilaksanakan pada bulan Februari 2009.

Informasi Pokok
Data/informasi pokok
yang dihasilkan: nama kepala rumah tangga usaha tani padi dan atau jagung, kedelai, tebu; alamat; nama kelompok tani; luas lahan yang dikuasai; bulan tanam & luasnya per sub-round; dan jenis varietas benih utama yang digunakan.

Himbauan
Bantulah petugas Pendataan Usaha Tani 2009 dengan memberikan informasi yang benar, akurat, dan mutakhir.

Pelamar Jenjang Pendidikan S1 Yang Dinyatakan Lulus Ujian Penyaringan Tahap II

2008-12-16T09:46:00.007+08:00

Keputusan Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun anggaran 2008 NOMOR : 002/PPCPNS/BPS/XII TAHUN 2008 Tentang Pelamar Jenjang Pendidikan S1
Yang Dinyatakan Lulus Ujian Penyaringan Tahap II. Klik sini

Jepang Beri BPS Hibah US$ 1 Juta

2008-12-16T09:41:00.004+08:00

Pemerintah Jepang melalui Bank Dunia memberi kontribusi hibah senilai US$ 1 juta kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Dana hibah tersebut akan digunakan BPS untuk melakukan serangkaian program pembangunan kapasitas bernama Program Bantuan Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebijakan.

Konselor Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Makoto Iyori mengatakan dalam kondisi krisis ekonomi seperti sekarang ini sangat diperlukan pengumpulan dan pemrosesan data yang akurat, terperinci dan cepat.

"Untuk setiap lembaga statistik, sangat penting untuk terus memperbarui sistemnya," katanya di sela-sela acara penandatanganan antara BPS dengan Bank Dunia di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (2/12/2008).

Program yang dimaksud di atas merupakan bagian dari proyek lima tahun dengan nama Indonesia Change and Reform for the Development of Statistics in Indonesia (CERDAS).

Menurut Kepala BPS Rusman Heriawan, dana tersebut juga akan digunakan untuk melakukan reformasi dan modernisasi dalam tubuh BPS guna memenuhi lonjakan peningkatan permintaan atas data statistik dari pemerintah, pengusaha dan publik.

"Yang akan kita lakukan adalah meningkatkan kualiatas data dalam mempersiapkan tantangan yg lebih besar di masa mendatang. Semua aspek di BPS akan direformasi, mulai dari SDM sampai organisasinya," ungkapnya.

Ia mengatakan, tujuan dari program Indonesia CERDAS ini adalah melakukan investigasi dan mengimplementasikan sistem statistik dengan lebih baik.

Menurutnya, target tersebut akan dicapai dengan cara meningkatkan kualitas dan ketersediaan data statistik, mendorong keterlibatan pengguna data dan meningkatkan daya tangkap terhadap permintaan mereka.

Selain itu, BPS juga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem statistik melalui TIK yang lebih baik dan melakukan investasi dalam sumber daya manusia dengan melakukan serangkaian pelatihan.

Upah Buruh Nonmandor Naik 1,76%

2008-12-04T09:30:00.005+08:00

JAKARTA - Upah nominal harian buruh tukang nonmandor pada November 2008 Rp53.362 per hari atau naik sebesar 1,76 persen ketimbang bulan sebelumnya yang sebesar Rp52.440 per hari.

Sementara, untuk upah secara riil juga mengalami kenaikan sebesar 1,63 Persen menjadi Rp.46.850 ketimbang bulan sebelumnya yang sebesar Rp.46.097 per hari.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan, saat jumpa pers, di kantornya, Jalan Sutomo, Senin (1/12/2008).

Perubahan upah riil ini menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya, Semakin turun upah riil maka semakin turun pula daya beli upah buruh, demikian juga sebaliknya.

Adapun upah nominal bulanan buruh industri pada triwulan II 2008 naik 3,39 persen ketimbang triwulan I 2008. Yaitu, dari Rp1,189 juta menjadi Rp1,229 juta per bulan. Namun, secara riil, terjadi penurunan sekira 1,05 persen jika dibandingkan dengan upah triwulan II 2007 (year on year).

Sementara itu, upah nominal harian buruh tani nasional Oktober 2008 sebesar Rp35.544 per hari. Mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen ketimbang bulan sebelumnya yang sebesar Rp35.455 per hari.

"Namun, secara riil mengalami penurunan sebesar 0,33 persen dibanding September 2008, yaitu dari Rp30.358 menjadi Rp30.259," ucap Rusman

Pengumuman Penerimaan CPNS BPS 2008

2008-11-05T11:02:00.005+08:00

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/360/M.PAN/10/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun Anggaran 2008 , BPS membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi CPNS di lingkungan BPS dengan ketentuan sebagai berikut: klik disini

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Penggunaan Kota Bontang Tahun 2002-2007

2008-11-01T16:02:00.007+08:00

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Penggunaan Kota Bontang Tahun 2002-2007 merupakan penerbitan yang kedua. PDRB Penggunaan ini menyajikan komponen-komponen pengeluaran yang terinci menurut Konsumsi Rumahtangga, Komsumsi Lembaga Swasta non profit, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Stok, Ekspor netto (ekspor dikurangi impor)

Dengan terbitnya PDRB menurut penggunaan ini diharapkan dapat membantu pengguna mengetahui metode penghitungan, besaran kontribusi pengguna dan peluang investasi khususnya di wilayah Kota Bontang. Adapun sistematika penyajian publikasi secara singkat sbb :
Pendahuluan
Metode Penghitungan menurut penggunaan
Tinjauan PDRB menurut penggunaan
Tabel pokok PDRB penggunaan

Untuk file publikasinya silakan download disini

Pemerintah Percepat Pembayaran Gaji PNS

2008-09-17T10:38:00.008+08:00

Pemerintah memutuskan mempercepat pembayaran gaji PNS bulan Oktober 2008 berkaitan dengan hari raya Idul Fitri 1429 H yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2008...."Saya minta kepada Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan untuk dapat membayarkan gaji PNS sebelum lebaran," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Menkeu menyatakan hal itu usai buka puasa bersama dan silahturahmi dengan wartawan di Gedung Djuanda Depkeu, Jakarta, Jumat malam.

Menkeu menyatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan agar membayarkan semua yang terkait dengan gaji pada tanggal 25 September 2008."Penyaluran dana ini termasuk transfer dana alokasi umum (DAU) kepada daerah-daerah yang di dalamnya juga termasuk gaji pegawai daerah," kata Menkeu.

Menghadapi lebaran 2008 ini, kata Menkeu, sejumlah daerah memang meminta agar penyaluran DAU dipercepat sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri. Permintaan itu misalnya datang dari Gubernur Sumatera Barat."Kami sudah konsultasikan kepada presiden mengenai percepatan pembayaran gaji ini dan Presiden setuju," kata Menkeu.Menkeu menyebutkan, dana yang akan dipercepat penyalurannya untuk pembayaran gaji dan DAU itu mencapai sekitar Rp18 triliun. ant/kp

Sumber:republika.co.id

Kota Bontang Dalam Angka 2008

2008-09-16T09:30:00.009+08:00

Bontang Dalam Angka 2008, merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya.
Terbitnya publikasi ini tidak lepas dari kerjasama semua instansi, baik pemerintah
maupun swasta, yang ada di Kota Bontang.

Publikasi ini memberikan gambaran umum Kota Bontang, yang berisi data-data mengenai keadaan :

Geografi
Iklim
Pemerintahan
Penduduk dan Angkatan Kerja
Sosial
Pertanian
Industri
Perdagangan
Transportasi dan Komunikasi
Keuangan dan Harga
Konsumsi dan Pengeluaran
Pendapatan Regional

Untuk file publikasinya silakan download disini

PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bontang Tahun 2001-2007

2008-09-13T23:20:00.007+08:00

Publikasi ini memuat indikator makro ekonomi yang menyajikan selain ulasan singkat penghitungan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, persentase distribusi, juga disajikan tabel-tabel NTB sektoral sampai pada PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku dan konstan.

Melalui publikasi ini, pembaca akan mendapatkan data perekonomian di Kota Bontang, antara lain :
1. Nilai PDRB
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Struktur Perekonomian
4. PDRB Perkapita
5. Pendapatan Regional Per Kapita

Untuk file publikasinya silakan download disini

Survei Angkatan Kerja Nasional 2008 (SAKERNAS08)

2008-09-09T09:55:00.009+08:00

Salah satu sumber data mengenai ketenagakerjaan berasal dari pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilakukan pada tahun 1976. ...
Pada tahun 1986 - 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan. Dari tahun 1994 -2001 Sakernas dikumpulkan setiap bulan Agustus, dan tahun 2002-2004 selain dikumpulkan secara tahunan juga dikumpulkan secara triwulanan. Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas dan kemutakhiran serta didasarkan pada berbagai pertimbangan, maka mulai tahun 2005 sampai saat ini dilaksanakan secara semesteran, yaitu semester 1 bulan Februari dan Semester 2 bulan Agustus. Hasil Sakernas mulai tahun 2007 sudah dapat menyajikan data menurut kabupaten/kota.

Tujuan :

Kegiatan Sakernas Agustus 2008 menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap semesteran.

Secara khusus diharapkan memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran serta perkembangannya dari tingkat kabupaten/kota

Jadual Kegiatan : Bulan Juli - Agustus 2008

Data BPS Dinilai Tak Tepat

2008-09-09T09:07:00.005+08:00

Data jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik dinilai tidak tepat. Juru bicara Serikat Pengacara Rakyat, Habiburokhman, menilai kriteria orang miskin yang digunakan lembaga ini rancu sehingga sekitar 30 persen orang miskin tidak masuk kriteria itu. BPS memiliki 14 kriteria orang miskin, antara lain tidak memiliki televisi, punya utang, lantai rumahnya terbuat dari tanah, dan masih memasak dengan kompor minyak. "Masak, orang miskin harus tidak punya TV," katanya kemarin.

Menurut dia, kriteria miskin adalah tidak mendapat makanan sehat atau tidak mendapat pakaian, kesehatan, dan pendidikan yang layak. Ia yakin, jika pemerintah menggunakan kriteria Bank Dunia, setidaknya ada 49,5 persen orang miskin dari sekitar 220 juta penduduk. Pada 2006, Bank Dunia menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia 49,5 persen jika dihitung berdasarkan jumlah penghasilan US$ 2 per hari atau sekitar Rp 18 ribu.

Habiburokhman berencana menggugat BPS dan Presiden ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin pekan depan. Mereka dinilai melakukan kejahatan statistik yang mengakibatkan masyarakat miskin kehilangan haknya. Mereka antara lain tidak memperoleh fasilitas dari program Bantuan Langsung Tunai, Jaminan Kesehatan Masyarakat, atau Kredit Usaha Rakyat.

Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, Arizal Ahnaf, mempersilakan bila ada yang mempersoalkan data lembaganya. Ia menambahkan, pihaknya berencana memperbarui 14 variabel kemiskinan pada September ini. "Akan kami tambah dua-tiga variabel untuk mempertajam kriteria miskin," ujarnya. AQIDA SWAMURTI | DIANING SARI

sumber : Korantempo.com

Sensus Penduduk 2010, BPS Ajukan Anggaran Rp6 T

2008-09-09T09:06:00.004+08:00

Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan anggaran sebesar Rp5-6 triliun untuk pelaksanaan sensus penduduk 2010. Sensus tersebut diharapkan menghasilkan data yang akurat untuk keperluan data pemerintah."Total anggaran itu untuk pembuatan detail dan pelaksanaan sensus penduduk," kata Sekretaris Utama BPS Subagio Dwijosumono, di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (21/8/2008).

Menurutnya, BPS telah mempersiapkan sensus tersebut di antaranya dengan mengadakan pelatihan bagi para pencacah di daerah pilot project.Kebutuhan pencacah untuk sensus penduduk 2010 sebanyak 450 ribu orang. Sementara sumber daya manusia (SDM) pencacah BPS hanya sekira 13 ribu orang.

"Semua mitra yang menjadi pencacah pasti dilatih dulu dan menggunakan pedoman yang baku. Mitra pencacah tersebar di seluruh Indonesia dari berbagai profesi, termasuk para mahasiswa," ujarnya.Data BPS mencatat, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan survai penduduk 2000 sebanyak 202 juta jiwa. Selain sensus penduduk, BPS akan melakukan sensus khusus setiap 10 tahun, yakni sensus ekonomi dan pertanian.

Sumber:okezone.com

BPS Keluhkan Minimnya Dana Verifikasi Keluarga Miskin

2008-09-09T09:05:00.002+08:00

Badan Pusat Statistik (BPS) menilai anggaran pendataan ulang rumah tangga miskin sebesar Rp 300 miliar yang dianggarkan oleh pemerintah sangat minim. Sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi prosedur kerja dari pengolahan data BPS. Hal ini disampaikan oleh Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Winandi Imawan ketika dihubungi detikFinance, Kamis (21/8/2008).

"Dana yang disiapkan kira-kira Rp 300 miliar itu sangat minim yah, karena semua naik, sebenarnya berat. Sekarang kita nggak melakukan verifikasi, kalau dulu melakukan verifikasi karena dananya nggak ada," keluhnya.

Sebelumnya BPS mengajukan anggaran untuk program ini sebesar Rp 400 miliar namun yang dikabulkan oleh pemerintah hanya Rp 300 miliar. Anggaran itu antara lain digunakan untuk verifikasi Rumah Tangga Miskin untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Dana sebesar itu menurutnya sangat minim dan cekak, terlebih harus membayar honor bagi para tenaga outsourcing.

"Supaya nyaman yang kita ajukan itu Rp 400 miliar sekitar Rp 370 miliar, kita minta kepada pemerintah," katanya.

Dalam pendataan ulang keluarga miskin September nanti, BPS akan bekerjasama dengan aparat kecamatan termasuk ditingkat Rukun Tetangga (RT).

"Data yang 19,1 juta kita masukkan ke RT, yang jumlahya setingkat itu sebanyak 1,2 juta RT kita masukan, ini di luar di daerah yang elit seperti Pondok Indah, Menteng dan lainya," jelasnya.

Sumber:detik.com

BPS Data Ulang Rumah Tangga Miskin Mulai 1 September

2008-09-09T09:03:00.001+08:00

Badan Pusat Statistik (BPS) siap mengerahkan 70.000 petugasnya untuk mendata kembali rumah tangga miskin mulai 1 September 2008. Langkah ini bagian dari rencana BPS untuk melakukan update data keluarga miskin yang selama ini tercatat 19,1 juta rumah tangga.
Demikian disampaikan oleh Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Winandi Imawan dalam percakapannya dengan detikFinance, Kamis (21/8/2008).

"Sekarang ini sampai tanggal 31 Agustus kita masih melakukan pelatihan bagi para petugas, nanti tanggal 1 September kita sudah mulai turun ke lapangan," kata Winandi.
Menurut Winandi pelaksanaan pendataan ini akan mengerahkan kurang lebih 70.000 petugas BPS, termasuk 3600 orang pegawai BPS sedangkan sisanya melalui tenaga outsourcing yang berada ditingkat kecamatan. Pelaksanaan pendataan akan berakhir pada tanggal 30 September 2008.

"Kita berharap hasil data ini sudah bisa keluar akhir tahun ini sehingga bisa dipakai untuk program-program pemerintah, BPS hanya menyediakan data saja," terangnya. Winandi memperkirakan bahwa pendataan yang akan dilakukan BPS nanti akan terkendala oleh persepsi masyarakat, bahwa pendataan ini untuk kepentingan program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Sumber:detik.com

Penghematan Anggaran di Lingkungan BPS

2008-09-09T09:02:00.002+08:00

Berkenaan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2008 dan Surat Edaran Menteri Keuangan RI nomor : SE-783/MK.02/2008 tanggal 23 Juni 2008 diperlukan langkah-langkah penghematan anggaran di lingkungan BPS dengan cara gerakan hemat energi dan efesiensi anggaran

1. Pemakaian Listrik, Pendingin Ruangan, Air/PAM, Facsimili, Telepon, Internet, Komputer(PC), dan Peralatan Kantor Lainnya.

2. Penggunaan Kendaraan Dinas Lainnya.

3. Perjalan Dinas Dalam NEgeri dan Luar NEgeri.

4. Penyelenggaraaan Rapat Kerja/Seminar/Workshop/Konsinyering.

SKB Hemat Energi Siap, Kantor yang Bandel Diberi Sanksi

2008-09-09T08:52:00.002+08:00

Pemerintah akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait langkah-langkah penghematan energi. Sanksi mengintai bagi kantor-kantor yang tak mau hemat energi.

SKB ini akan ditandatangani oleh sejumlah menteri diantaranya Menperin, Menakertrans, Mendagri, Menteri ESDM dan Kadin.

"SKB ini bukan hanya akan mengatur penghematan pada gedung-gedung pemerintah, tapi pada semua langkah-langkah penghematan energi yang akan dilakukan," ujar Eddie Widiono, Sekretaris Timnas Hemat Energi dan Air.

Ia menyampaikan hal itu usai rapat di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (3/7/2008). Rapat berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. Menteri yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Menperin Fahmi Idris, Menakertrans Erman Soeparno, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menhub Jusman Syafii Djamal, Menko Perekonomian sekaligus Menkeu Sri Mulyani, Menneg LH Rahmat Witoelar.

Dalam SKB ini termasuk didalamnya akan diatur tentang adanya inspektur yang akan melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah penghematan energi.

"Kalau ada kantor yang tidak menerapkan penghematan energi akan diberi sanksi. Sebelumnya akan diumumkan di koran bahwa inilah perusahaan yang tidak melakukan penghematan," ujar Menperin Fahmi Idris.

Sumber: detikfinance.com

Survei Sosial Ekonomi Nasional 2008 (SUSENAS08)

2008-09-09T08:46:00.003+08:00

Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) mengumpulkan data yang menyangkut bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, kegiatan sosial budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumahtangga serta perjalanan.

Tujuan :

Susenas Juli 2008 secara umum bertujuan:

Tersedianya data tentang kesejahteraan masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli.

Secara khusus tujuan pendataan tersebut adalah :

Tersedianya data pokok tentang kesjahteraan rakyat yang sangat dibutuhkan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi keberhasilan pembangunan.
Tersedianya data rinci tentang kesejahteraan rumah tangga seperti pendidikan, kesehatan, fertilitas/KB, dan data kependudukan menurut golongan umur, jenis kelamin, dan status perkawinan.
Dari hasil pendataan susenas juga diperoleh angka kemiskinan yang akan direlease pada bulan Februari 2009.

Pendataan :

Pendataan Susenas Juli 2008 menggunakan 2 (dua) jenis kuesioner pokok yaitu VSEN2008.K untuk pengumpulan data kor/inti dan kuesioner VSEN2008.M untuk pengumpulan data modul konsumsi.

Pendataan dilaksanakan dengan mengunjungi rumah tangga terpilih Susenas Juli 2008.

Program Pendataan Layanan Sosial 2008 (PPLS08)

2008-09-09T07:24:00.004+08:00

JADWAL KEGIATAN

BPS Kota Bontang mengadakan pelatihan petugas Pendataan Program Layanan Sosial 2008 (PPLS08) pada tanggal 30 Agustus 2008 di Hotel Manakara-Bontang. Kegiatan PPLS08 dijadualkan akan dimulai tanggal 1 s.d. 30 September 2008.

TUJUAN

Tujuan kegiatan Pendataan Program Layanan Sosial 2008 adalah:

1. Memperbaharui basis data rumah tangga sasaran, dengan cara:

Membuang data Rumah Tangga Sasaran penerima BLT 2005/2008 yang sudah meninggal dunia tanpa ahli waris.
Membuang data rumah-rumah tangga penerima BLT 2008 yang tidak layak sebagai sasaran program karena status ekonominya sudak tidak miskin lagi.
Memasukkan data rumah-rumah tangga sasaran baru, baik mereka adalah rumah tangga yang sebelumnya telah tercatat tetapi pindah tempat tinggal atau mereka yang belum pernah tercatat sama sekali.

2. Memperbaharui keterangan tentang kehidupan sosial ekonomi rumah tangga sasaran khususnya tentang kualitas tempat tinggal, pendidikan dan pekerjaan kepala rumah tangga.

3. Menambah data anggota rumah tangga sasaran dengan informasi nama, umur, jenis kelamin, status sekolah dan pekerjaan anggota rumah tangga dan informasi tambahan tentang kondisi perumahan.

SASARAN VERIFIKASI

Seluruh rumah tangga penerima BLT 2008 dan usulan dari PT Pos
Rumah tangga sasaran baru yang kondisi ekonomi rumah tangganya lebih buruk dari rumah tangga sasaran lolos verifikasi

KETENTUAN

Merupakan
bagian dari ketentuan Rumah Tangga Sasaran adalah:

Rumah tangga yang memiliki sepeda motor tidak dikategorikan sebagai Rumah Tangga Sasaran
Rumah tangga pensiunan PNS, POLRI dan TNI tidak dikategorikan sebagai rumah tangga sasaran

Visi dan Misi

2008-09-08T09:15:00.007+08:00

Visi BPS Kota Bontang adalah :

"BPS Kota Bontang Penyedia Statistik Berkualitas"

Misi BPS Kota Bontang adalah sebagai berikut :

a.	Menyediakan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, relevan, mutakhir dan berkesinambungan.
b.	Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif dan efisien; dan
c.	Meningkatkan kapasitas sumber daya secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir.

Sejarah BPS

2008-09-08T08:57:00.003+08:00

Masa Hindia Belanda
Didirikan tahun 1920 dengan tugas mengumpulkan data statistik Bea & Cukai dan bernaung di bawah department Landbouw Nijverheid en Handel . Pada tanggal 24 September 1924 pusat kegiatan pindah dari Bogor ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor Voor de Statistiek (CKS)

Masa Pemerintahan Jepang
Tahun 1942-1945, CKS beralih ke pemerintahan militer Jepang, dan kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang (data militer). Nama CKS diubah menjadi CHOSASITSU GUNSEIKANBU.

Masa Pemerintahan RI 1945-1965
Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 Chosasitsu Gunseikanbu diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum (KAPPURI), dipimpin oleh Mr. Abdul Jarim Pringgodigdo. Pada awal 1946, KAPPURI pindah mengikuti pindahnya pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta. Saat itu KAPPURI dipimpin oleh SEMAUN. Sedang oleh Pemerintah federal (Belanda) di Jakarta, CKS diaktifkan kembali. Berdasarkan surat edaran Kementrian Kemakmuran No. 219/SC, tanggal 12 Juni 1950, Chosasitsu Gunseikanbu dan KAPPURI dilebur menjadi satu dengan nama Kantor Pusat Statistik (KPS) dan bernaung di bawah Kementrian Kemakmuran. Pada tanggal 1 Juli 1957 dengan surat Keputusan Presiden RI No. 172/1957, KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik (BPS) dan langsung di bawah Perdana Menteri. Tahun 1961, BPS menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama sejak masa kemerdekaan. Di tiap-tiap Kantor Gubernur (Propinsi), Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan deibentuk bagian yang mengurus pelaksanaan sensus penduduk. Pada tahun 1965, dengan Keputusan Presidium Kabinet No. Aa/C/9 Bagian sensus di tiap Kantor Gubernur dan Kabupaten/Kotamadya tersebut ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik.

Masa Pemerintahan RI 1966-Sekarang
Tahun 1968, ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1968, yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja BPS (di pusat dan daerah-daerah). Pada tahun 1980, ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1980, tentang Organisasi BPS sebagai pengganti PP No. 16/1968. Berdasarkan PP No. 6/1980 di tiap propinsi terdapat perwakilan BPS dengan nama Kantor Statistik Propinsi, dan di tiap Kabupaten/Kotamadya terdapat Cabang Perwakilan BPS dengan nama Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya. Tahun 1992, ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1992, tentang Organisasi BPS sebagai pengganti PP no. 6/1980. Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro Pusat Statistik selanjutnya diatur dengan Keputusan Presiden. Pada tanggal 26 September 1997 dengan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik, Biro Pusat Statistik diubah menjadi “Badan Pusat Statistik” dan sekaligus tanggal 26 September ditetapkan sebagai “HARI STATISTIK”. Tahun 1998, ditetapkan Keputusan Presiden No. 86 tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik. Berdasarkan KEPPRES tersebut Perwakilan BPS di daerah adalah instansi vertical dengan nama BPS Propinsi, BPS Kabupaten dan BPS Kotamadya. Tahun 2001, ditetapkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND). Salah satu LPND adalah Badan Pusat Statistik. Pada tahun 2001, ditetapkan Kepala Badan Pusat Statistik No. 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata KErja Perwakilan BPS di daerah. Perwakilan BPS di daerah terdiri dari BPS Propinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Berdasarkan Keputusan Kepala BPS No. 121 tahun 2001 organisasi BPS Propinsi terdiri dari Kepala, Bagian Tata Usaha, Bidang Statistik Sosial, Bidang Statistik Produksi, Bidang Statistik Distribusi, Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik dan Kelompok Jabatan Fungsional.