Sekilas Sensus Penduduk 2010

Indonesia kini sedang mempersiapkan sensus penduduk modern yang keenam yang akan diselenggarakan pada tahun 2010. Sensus-sensus penduduk sebelumnya diselenggarakan pada tahun-tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan 2000.

...

Menurut Sensus Penduduk 2000, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 205.1 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara ke-empat terbesar setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Sekitar 121 juta atau 60.1 persen di antaranya tinggal di pulau Jawa, pulau yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 103 jiwa per kilometer per segi. Penduduk Indonesia tahun 2010 diperkirakan sekitar 234.2 juta.
Dalam Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang akan datang diperkirakan akan dicacah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar 65 juta rumahtangga. Untuk keperluan pencacahan ini akan dipekerjakan sekitar 600 ribu pencacah yang diharapkan berasal dari wilayah setempat sehingga mengenali wilayah kerjanya secara baik. Pencacah dilatih secara intensif selama tiga hari sebelum diterjunkan ke lapangan.

Selengkapnya...

Putusan Sidang PN :Menolak semua gugatan yang diajukan oleh SRMI

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada keputusannya (Kamis, 19 Februari
2009) menolak semua gugatan yang diajukan oleh Serikat Rakyat Miskin Indonesia
(SRMI) bahkan penggugat dihukum untuk mengganti seluruh ongkos perkara.
...
Kamis, 19 Februari 2009 merupakan hari penting bagi BPS. Keputusan PN Jakpus atas
gugatan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) tentang penentuan kriteria keluarga
miskin yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia c.q Presiden RI c.q Kepala Badan
Pusat Statistik, Rusman Heriawan, dibacakan dalam sidang yang telah berlangsung
untuk yang ke dua belas kalinya.
Tim Varia Statistik (VS) ikut meliput jalannya persidangan tersebut. BPS diwakili oleh
kuasa hukum BPS, Nanang Triono Basuki, Melly Melianasari, dan Nenny Rianarizkiwati
(berhalangan hadir karena sedang mengikuti Diklatpim). Dua puluh staf Biro Humas dan
Hukum serta Subject Matter turut serta menghadiri jalannya persidangan
Pada saat persidangan dimulai, duduk di bangku penggugat adalah Habiburokhman
(pengacara SRMI) dan Marlo Sitompul (Ketua SRMI), sedangkan di bangku tergugat
duduk Pengacara BPS: Nanang dan Melly. Ruang sidang dipadati oleh anggota SRMI
yang sebagian memakai seragam kuning-merah bertuliskan SRMI. Sebagian besar dari
mereka adalah ibu-ibu paruh baya yang mengaku miskin tapi sibuk ber-handphone ria
seri terbaru sebelum sidang dimulai.
Diawali dengan menyebutkan Perkara No. 311 hakim Ketua mulai membacakan berkas
perkara. Pokok masalah dalam persidangan adalah adanya keberatan dari pihak SRMI
terhadap penentuan 14 (empat belas) Kriteria Rumah Tangga Miskin yang di buat oleh
BPS. Kriteria tersebut digunakan sebagai dasar pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi
rumah tangga miskin.
Mereka menganggap penentuan 14 kriteria tersebut tidak mewakili rumah tangga miskin
yang ada di Indonesia khususnya Jakarta, sehingga banyak warga miskin yang tidak
terdata. Menurut mereka, seolah-olah jumlah rumah tangga miskin menurun, padahal
dalam kenyataannya orang miskin di Indonesia bertambah jumlahnya mencapai 70 juta.
Inilah yang membuat mereka beranggapan data yang di keluarkan BPS tidak akurat.
SRMI mengusulkan penggantian 14 kriteria kemiskinan dengan 5 (lima) kriteria versi
SRMI (Makanan, Pakaian, Tempat Tinggal, Pendidikan, dan Kesehatan).
Selama pembacaan putusan sidang kurang lebih 45 menit, jalannya persidangan relatif
tenang meskipun dengan kondisi yang berdesakan oleh pengunjung persidangan. Massa
SRMI mulai mencium gelagat yang kurang menguntungkan ketika Hakim mulai
membacakan pertimbangan-pertimbangan dari saksi ahli dan majelis hakim, sehingga
ruang sidang yang berukuran kurang dari 50 m2 menjadi terasa panas.
Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Makmun Masduki, dengan anggota Agoeng Raharjo
dan H. Lexsy Mamanto menganggap bahwa BPS tidak dapat disalahkan, karena
BPS hanya sebagai pelaksana dalam menyediakan data kemiskinan yang dilakukan
melalui survei-survei ke pelosok-pelosok di seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan
kelurahan, RT, dan RW. Pengadaan survei serupa juga dilakukan di negara lain seperti
Meksiko, Brazil, dan Afrika Selatan. Hakim kembali menegaskan BPS benar dalam
melaksanakan tugasnya. Data yang dikeluarkan BPS cukup akurat untuk menentukan
rumah tangga miskin penerima BLT. BPS kemudian dinyatakan: memenangi perkara.
Selengkapnya...

Pendataan Usaha Tani 2009 (PUT09)

Dalam rangka peningkatan produksi komoditi pertanian diperlukan dukungan sarana dan prasarana produksi yang memadai termasuk dukungan kebijakan Pemerintah terhadap rumah tangga tani, diperlukan data mengenai keberadaan rumah tangga tani yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Badan Pusat Statistik akan melaksankan pendataan usaha tani 2009 (PUT09) untuk tanaman padi dan atau jagung, kedelai, tebu (PJKT) pada Februari 2009.

Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Statistik
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat
Statistik (BPS)
4. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Struktur Organisasi BPS

Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan kegiatan PUT09 adalah untuk menyediakan data
base rumah tangga usaha tani padi, jagung kedelai, dan tebu (RTUT-PJKT) yang
lengkap, akurat, dan mutakhir.
2. Dengan tersedianya database RTUT-PJKT diharapkan
formulasi berbagai kebijakan pemerintah dibidang pangan menjadi lebih tepat
sasaran.

Pelaksanaan Kegiatan
Pencacahan rumah tangga usaha tani padi, jagung, kedelai, dan tebu dilaksanakan pada bulan Februari 2009.

Informasi Pokok
Data/informasi pokok
yang dihasilkan: nama kepala rumah tangga usaha tani padi dan atau jagung, kedelai, tebu; alamat; nama kelompok tani; luas lahan yang dikuasai; bulan tanam & luasnya per sub-round; dan jenis varietas benih utama yang digunakan.

Himbauan
Bantulah petugas Pendataan Usaha Tani 2009 dengan memberikan informasi yang benar, akurat, dan mutakhir.

Selengkapnya...

Pelamar Jenjang Pendidikan S1 Yang Dinyatakan Lulus Ujian Penyaringan Tahap II

Keputusan Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun anggaran 2008 NOMOR : 002/PPCPNS/BPS/XII TAHUN 2008 Tentang Pelamar Jenjang Pendidikan S1
Yang Dinyatakan Lulus Ujian Penyaringan Tahap II. Klik sini Selengkapnya...

Jepang Beri BPS Hibah US$ 1 Juta

Pemerintah Jepang melalui Bank Dunia memberi kontribusi hibah senilai US$ 1 juta kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Dana hibah tersebut akan digunakan BPS untuk melakukan serangkaian program pembangunan kapasitas bernama Program Bantuan Teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebijakan.

Konselor Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Makoto Iyori mengatakan dalam kondisi krisis ekonomi seperti sekarang ini sangat diperlukan pengumpulan dan pemrosesan data yang akurat, terperinci dan cepat.

"Untuk setiap lembaga statistik, sangat penting untuk terus memperbarui sistemnya," katanya di sela-sela acara penandatanganan antara BPS dengan Bank Dunia di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (2/12/2008).

Program yang dimaksud di atas merupakan bagian dari proyek lima tahun dengan nama Indonesia Change and Reform for the Development of Statistics in Indonesia (CERDAS).

Menurut Kepala BPS Rusman Heriawan, dana tersebut juga akan digunakan untuk melakukan reformasi dan modernisasi dalam tubuh BPS guna memenuhi lonjakan peningkatan permintaan atas data statistik dari pemerintah, pengusaha dan publik.

"Yang akan kita lakukan adalah meningkatkan kualiatas data dalam mempersiapkan tantangan yg lebih besar di masa mendatang. Semua aspek di BPS akan direformasi, mulai dari SDM sampai organisasinya," ungkapnya.

Ia mengatakan, tujuan dari program Indonesia CERDAS ini adalah melakukan investigasi dan mengimplementasikan sistem statistik dengan lebih baik.

Menurutnya, target tersebut akan dicapai dengan cara meningkatkan kualitas dan ketersediaan data statistik, mendorong keterlibatan pengguna data dan meningkatkan daya tangkap terhadap permintaan mereka.

Selain itu, BPS juga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem statistik melalui TIK yang lebih baik dan melakukan investasi dalam sumber daya manusia dengan melakukan serangkaian pelatihan.
Selengkapnya...

Upah Buruh Nonmandor Naik 1,76%

JAKARTA - Upah nominal harian buruh tukang nonmandor pada November 2008 Rp53.362 per hari atau naik sebesar 1,76 persen ketimbang bulan sebelumnya yang sebesar Rp52.440 per hari.


Sementara, untuk upah secara riil juga mengalami kenaikan sebesar 1,63 Persen menjadi Rp.46.850 ketimbang bulan sebelumnya yang sebesar Rp.46.097 per hari.

Demikian diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Rusman Heriawan, saat jumpa pers, di kantornya, Jalan Sutomo, Senin (1/12/2008).

Perubahan upah riil ini menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima buruh atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya, Semakin turun upah riil maka semakin turun pula daya beli upah buruh, demikian juga sebaliknya.

Adapun upah nominal bulanan buruh industri pada triwulan II 2008 naik 3,39 persen ketimbang triwulan I 2008. Yaitu, dari Rp1,189 juta menjadi Rp1,229 juta per bulan. Namun, secara riil, terjadi penurunan sekira 1,05 persen jika dibandingkan dengan upah triwulan II 2007 (year on year).

Sementara itu, upah nominal harian buruh tani nasional Oktober 2008 sebesar Rp35.544 per hari. Mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen ketimbang bulan sebelumnya yang sebesar Rp35.455 per hari.

"Namun, secara riil mengalami penurunan sebesar 0,33 persen dibanding September 2008, yaitu dari Rp30.358 menjadi Rp30.259," ucap Rusman
Selengkapnya...