Pemerintah Percepat Pembayaran Gaji PNS

Pemerintah memutuskan mempercepat pembayaran gaji PNS bulan Oktober 2008 berkaitan dengan hari raya Idul Fitri 1429 H yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2008...."Saya minta kepada Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan untuk dapat membayarkan gaji PNS sebelum lebaran," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Menkeu menyatakan hal itu usai buka puasa bersama dan silahturahmi dengan wartawan di Gedung Djuanda Depkeu, Jakarta, Jumat malam.

Menkeu menyatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan agar membayarkan semua yang terkait dengan gaji pada tanggal 25 September 2008."Penyaluran dana ini termasuk transfer dana alokasi umum (DAU) kepada daerah-daerah yang di dalamnya juga termasuk gaji pegawai daerah," kata Menkeu.

Menghadapi lebaran 2008 ini, kata Menkeu, sejumlah daerah memang meminta agar penyaluran DAU dipercepat sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri. Permintaan itu misalnya datang dari Gubernur Sumatera Barat."Kami sudah konsultasikan kepada presiden mengenai percepatan pembayaran gaji ini dan Presiden setuju," kata Menkeu.Menkeu menyebutkan, dana yang akan dipercepat penyalurannya untuk pembayaran gaji dan DAU itu mencapai sekitar Rp18 triliun. ant/kp

Sumber:republika.co.id

Selengkapnya...

Kota Bontang Dalam Angka 2008

Bontang Dalam Angka 2008, merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya.
Terbitnya publikasi ini tidak lepas dari kerjasama semua instansi, baik pemerintah
maupun swasta, yang ada di Kota Bontang.


Publikasi ini memberikan gambaran umum Kota Bontang, yang berisi data-data mengenai keadaan :

1. Geografi
2. Iklim
3. Pemerintahan
4. Penduduk dan Angkatan Kerja
5. Sosial
6. Pertanian
7. Industri
8. Perdagangan
9. Transportasi dan Komunikasi
10. Keuangan dan Harga
11. Konsumsi dan Pengeluaran
12. Pendapatan Regional

Untuk file publikasinya silakan download disini
Selengkapnya...

PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bontang Tahun 2001-2007

Publikasi ini memuat indikator makro ekonomi yang menyajikan selain ulasan singkat penghitungan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, persentase distribusi, juga disajikan tabel-tabel NTB sektoral sampai pada PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku dan konstan.


Melalui publikasi ini, pembaca akan mendapatkan data perekonomian di Kota Bontang, antara lain :
1. Nilai PDRB
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. Struktur Perekonomian
4. PDRB Perkapita
5. Pendapatan Regional Per Kapita

Untuk file publikasinya silakan download disini Selengkapnya...

Survei Angkatan Kerja Nasional 2008 (SAKERNAS08)

Salah satu sumber data mengenai ketenagakerjaan berasal dari pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilakukan pada tahun 1976. ...
Pada tahun 1986 - 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan. Dari tahun 1994 -2001 Sakernas dikumpulkan setiap bulan Agustus, dan tahun 2002-2004 selain dikumpulkan secara tahunan juga dikumpulkan secara triwulanan. Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas dan kemutakhiran serta didasarkan pada berbagai pertimbangan, maka mulai tahun 2005 sampai saat ini dilaksanakan secara semesteran, yaitu semester 1 bulan Februari dan Semester 2 bulan Agustus. Hasil Sakernas mulai tahun 2007 sudah dapat menyajikan data menurut kabupaten/kota.

Tujuan :

• Kegiatan Sakernas Agustus 2008 menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan setiap semesteran.

• Secara khusus diharapkan memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran serta perkembangannya dari tingkat kabupaten/kota

Jadual Kegiatan : Bulan Juli - Agustus 2008

Selengkapnya...

Data BPS Dinilai Tak Tepat

Data jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik dinilai tidak tepat. Juru bicara Serikat Pengacara Rakyat, Habiburokhman, menilai kriteria orang miskin yang digunakan lembaga ini rancu sehingga sekitar 30 persen orang miskin tidak masuk kriteria itu. BPS memiliki 14 kriteria orang miskin, antara lain tidak memiliki televisi, punya utang, lantai rumahnya terbuat dari tanah, dan masih memasak dengan kompor minyak. "Masak, orang miskin harus tidak punya TV," katanya kemarin.

Menurut dia, kriteria miskin adalah tidak mendapat makanan sehat atau tidak mendapat pakaian, kesehatan, dan pendidikan yang layak. Ia yakin, jika pemerintah menggunakan kriteria Bank Dunia, setidaknya ada 49,5 persen orang miskin dari sekitar 220 juta penduduk. Pada 2006, Bank Dunia menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia 49,5 persen jika dihitung berdasarkan jumlah penghasilan US$ 2 per hari atau sekitar Rp 18 ribu.

Habiburokhman berencana menggugat BPS dan Presiden ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin pekan depan. Mereka dinilai melakukan kejahatan statistik yang mengakibatkan masyarakat miskin kehilangan haknya. Mereka antara lain tidak memperoleh fasilitas dari program Bantuan Langsung Tunai, Jaminan Kesehatan Masyarakat, atau Kredit Usaha Rakyat.

Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, Arizal Ahnaf, mempersilakan bila ada yang mempersoalkan data lembaganya. Ia menambahkan, pihaknya berencana memperbarui 14 variabel kemiskinan pada September ini. "Akan kami tambah dua-tiga variabel untuk mempertajam kriteria miskin," ujarnya. AQIDA SWAMURTI | DIANING SARI

sumber : Korantempo.com

Selengkapnya...

Sensus Penduduk 2010, BPS Ajukan Anggaran Rp6 T

Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan anggaran sebesar Rp5-6 triliun untuk pelaksanaan sensus penduduk 2010. Sensus tersebut diharapkan menghasilkan data yang akurat untuk keperluan data pemerintah."Total anggaran itu untuk pembuatan detail dan pelaksanaan sensus penduduk," kata Sekretaris Utama BPS Subagio Dwijosumono, di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (21/8/2008).

Menurutnya, BPS telah mempersiapkan sensus tersebut di antaranya dengan mengadakan pelatihan bagi para pencacah di daerah pilot project.Kebutuhan pencacah untuk sensus penduduk 2010 sebanyak 450 ribu orang. Sementara sumber daya manusia (SDM) pencacah BPS hanya sekira 13 ribu orang.

"Semua mitra yang menjadi pencacah pasti dilatih dulu dan menggunakan pedoman yang baku. Mitra pencacah tersebar di seluruh Indonesia dari berbagai profesi, termasuk para mahasiswa," ujarnya.Data BPS mencatat, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan survai penduduk 2000 sebanyak 202 juta jiwa. Selain sensus penduduk, BPS akan melakukan sensus khusus setiap 10 tahun, yakni sensus ekonomi dan pertanian.

Sumber:okezone.com

Selengkapnya...