Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) merupakan perguruan tinggi kedinasan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). STIS yang berdiri sejak 1958, kembali memanggil para pemuda dan pemudi Indonesia terbaik lulusan sekolah lanjutan tingkat atas yang memiliki motivasi tinggi untuk dididik menjadi ahli statistik.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan program D-IV, STIS memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang berfungsi untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang statistik dan komputasi statistik dengan mendidik kader yang memiliki kemampuan akademik/profesional.


...

Para mahasiswa/mahasiswi akan belajar pada jurusan: Statistika (Ekonomi dan Sosial Kependudukan dan Komputasi Statistik. Jurusan Statistika menghasilkan tenaga ahli statistik ekonomi serta tenaga ahli statistik sosial kependudukan. Sedangkan jurusan Komputasi Statistik menghasilkan tenaga ahli komputasi statistik dan sistem informasi.

Untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, kurikulum pendidikan di STIS dirancang sesuai perkembangan ilmu ekonomi, kependudukan, sosial, manajemen dan teknologi informasi. Proses dan metode pembelajaran ditekankan pada pengembangan keterampilan di bidang statistik dan komputasi statistik dan diasuh oleh pengajar lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri dengan jenjang S2 dan S3.

Dengan demikain lulusan STIS diharapkan menjadi tenaga yang mampu merencanakan dan melaksanakan penelitian, melakukan analisis di bidang sosial-ekonomi, serta merencanakan dan mengembangkan sistem informasi.

Selama kuliah mahasiswa mendapat tunjangan Ikatan Dinas sesuai aturan pemerintah yang berlaku. Sementara itu, lulusan STIS mendapat gelar Sarjana Sains Terapan (S.S.T.).
Prospek Lulusan

Lulusan STIS langsung diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan III A pada Badan Pusat Statistik dan ditempatkan di lingkungan BPS seluruh Indonesia sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota serta mampu melakukan kegiatan berbagai survey statistik di lapangan.
Syarat dan Ketentuan Pendaftaran

Syarat dan ketentuan pendaftaran bisa klik disini.

Selengkapnya...

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2008

Untuk mendapatkan gambaran perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat dan perkembangan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Bontang dari waktu ke waktu, maka Badan Pusat Statistik Kota Bontang bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang menerbitkan publikasi Indikator kesejahteraan rakyat Kota Bontang Tahun 2008.
...

Penyajian ini juga bertujuan untuk melengkapi data statistik khususnya dibidang kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan pengambilan kebijakan bagi pemerintah Kota Bontang di bidang kependudukan.
Indikator kesejahteraan rakyat Tahun 2008 menyajikan data kuantitatif baik berupa data primer maupun sekunder yang meliputi data penduduk, pendidikan, kesehatan, angkatan kerja, perumahan dan pengeluaran rumah tangga. Namun tidak semua indikator kesejahteraan dapat disajikan karena adanya keterbatasan data dan luasnya indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk file publikasinya silakan download disini

Selengkapnya...

Sekilas Sensus Penduduk 2010

Indonesia kini sedang mempersiapkan sensus penduduk modern yang keenam yang akan diselenggarakan pada tahun 2010. Sensus-sensus penduduk sebelumnya diselenggarakan pada tahun-tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan 2000.

...

Menurut Sensus Penduduk 2000, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 205.1 juta jiwa, menempatkan Indonesia sebagai negara ke-empat terbesar setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Sekitar 121 juta atau 60.1 persen di antaranya tinggal di pulau Jawa, pulau yang paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 103 jiwa per kilometer per segi. Penduduk Indonesia tahun 2010 diperkirakan sekitar 234.2 juta.
Dalam Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang akan datang diperkirakan akan dicacah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar 65 juta rumahtangga. Untuk keperluan pencacahan ini akan dipekerjakan sekitar 600 ribu pencacah yang diharapkan berasal dari wilayah setempat sehingga mengenali wilayah kerjanya secara baik. Pencacah dilatih secara intensif selama tiga hari sebelum diterjunkan ke lapangan.

Selengkapnya...

Putusan Sidang PN :Menolak semua gugatan yang diajukan oleh SRMI

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada keputusannya (Kamis, 19 Februari
2009) menolak semua gugatan yang diajukan oleh Serikat Rakyat Miskin Indonesia
(SRMI) bahkan penggugat dihukum untuk mengganti seluruh ongkos perkara.
...
Kamis, 19 Februari 2009 merupakan hari penting bagi BPS. Keputusan PN Jakpus atas
gugatan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) tentang penentuan kriteria keluarga
miskin yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia c.q Presiden RI c.q Kepala Badan
Pusat Statistik, Rusman Heriawan, dibacakan dalam sidang yang telah berlangsung
untuk yang ke dua belas kalinya.
Tim Varia Statistik (VS) ikut meliput jalannya persidangan tersebut. BPS diwakili oleh
kuasa hukum BPS, Nanang Triono Basuki, Melly Melianasari, dan Nenny Rianarizkiwati
(berhalangan hadir karena sedang mengikuti Diklatpim). Dua puluh staf Biro Humas dan
Hukum serta Subject Matter turut serta menghadiri jalannya persidangan
Pada saat persidangan dimulai, duduk di bangku penggugat adalah Habiburokhman
(pengacara SRMI) dan Marlo Sitompul (Ketua SRMI), sedangkan di bangku tergugat
duduk Pengacara BPS: Nanang dan Melly. Ruang sidang dipadati oleh anggota SRMI
yang sebagian memakai seragam kuning-merah bertuliskan SRMI. Sebagian besar dari
mereka adalah ibu-ibu paruh baya yang mengaku miskin tapi sibuk ber-handphone ria
seri terbaru sebelum sidang dimulai.
Diawali dengan menyebutkan Perkara No. 311 hakim Ketua mulai membacakan berkas
perkara. Pokok masalah dalam persidangan adalah adanya keberatan dari pihak SRMI
terhadap penentuan 14 (empat belas) Kriteria Rumah Tangga Miskin yang di buat oleh
BPS. Kriteria tersebut digunakan sebagai dasar pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi
rumah tangga miskin.
Mereka menganggap penentuan 14 kriteria tersebut tidak mewakili rumah tangga miskin
yang ada di Indonesia khususnya Jakarta, sehingga banyak warga miskin yang tidak
terdata. Menurut mereka, seolah-olah jumlah rumah tangga miskin menurun, padahal
dalam kenyataannya orang miskin di Indonesia bertambah jumlahnya mencapai 70 juta.
Inilah yang membuat mereka beranggapan data yang di keluarkan BPS tidak akurat.
SRMI mengusulkan penggantian 14 kriteria kemiskinan dengan 5 (lima) kriteria versi
SRMI (Makanan, Pakaian, Tempat Tinggal, Pendidikan, dan Kesehatan).
Selama pembacaan putusan sidang kurang lebih 45 menit, jalannya persidangan relatif
tenang meskipun dengan kondisi yang berdesakan oleh pengunjung persidangan. Massa
SRMI mulai mencium gelagat yang kurang menguntungkan ketika Hakim mulai
membacakan pertimbangan-pertimbangan dari saksi ahli dan majelis hakim, sehingga
ruang sidang yang berukuran kurang dari 50 m2 menjadi terasa panas.
Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Makmun Masduki, dengan anggota Agoeng Raharjo
dan H. Lexsy Mamanto menganggap bahwa BPS tidak dapat disalahkan, karena
BPS hanya sebagai pelaksana dalam menyediakan data kemiskinan yang dilakukan
melalui survei-survei ke pelosok-pelosok di seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan
kelurahan, RT, dan RW. Pengadaan survei serupa juga dilakukan di negara lain seperti
Meksiko, Brazil, dan Afrika Selatan. Hakim kembali menegaskan BPS benar dalam
melaksanakan tugasnya. Data yang dikeluarkan BPS cukup akurat untuk menentukan
rumah tangga miskin penerima BLT. BPS kemudian dinyatakan: memenangi perkara.
Selengkapnya...

Pendataan Usaha Tani 2009 (PUT09)

Dalam rangka peningkatan produksi komoditi pertanian diperlukan dukungan sarana dan prasarana produksi yang memadai termasuk dukungan kebijakan Pemerintah terhadap rumah tangga tani, diperlukan data mengenai keberadaan rumah tangga tani yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Badan Pusat Statistik akan melaksankan pendataan usaha tani 2009 (PUT09) untuk tanaman padi dan atau jagung, kedelai, tebu (PJKT) pada Februari 2009.

Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Statistik
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat
Statistik (BPS)
4. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Struktur Organisasi BPS

Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan kegiatan PUT09 adalah untuk menyediakan data
base rumah tangga usaha tani padi, jagung kedelai, dan tebu (RTUT-PJKT) yang
lengkap, akurat, dan mutakhir.
2. Dengan tersedianya database RTUT-PJKT diharapkan
formulasi berbagai kebijakan pemerintah dibidang pangan menjadi lebih tepat
sasaran.

Pelaksanaan Kegiatan
Pencacahan rumah tangga usaha tani padi, jagung, kedelai, dan tebu dilaksanakan pada bulan Februari 2009.

Informasi Pokok
Data/informasi pokok
yang dihasilkan: nama kepala rumah tangga usaha tani padi dan atau jagung, kedelai, tebu; alamat; nama kelompok tani; luas lahan yang dikuasai; bulan tanam & luasnya per sub-round; dan jenis varietas benih utama yang digunakan.

Himbauan
Bantulah petugas Pendataan Usaha Tani 2009 dengan memberikan informasi yang benar, akurat, dan mutakhir.

Selengkapnya...

Pelamar Jenjang Pendidikan S1 Yang Dinyatakan Lulus Ujian Penyaringan Tahap II

Keputusan Ketua Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Tahun anggaran 2008 NOMOR : 002/PPCPNS/BPS/XII TAHUN 2008 Tentang Pelamar Jenjang Pendidikan S1
Yang Dinyatakan Lulus Ujian Penyaringan Tahap II. Klik sini Selengkapnya...